Hari ini Greenpeace bersama Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mencoba menerjemahkan draft moratorium (penghentian sementara) penebangan hutan yang saat ini beredar baik dari versi Kementerian Kehutanan maupun REDD+ task force (Satgas REDD+).
Draft Moratorium tersebut diuraikan dalam bentuk peta indikatif moratorium dan data olahan yang menunjukkan luasan yang akan dicakup dalam moratorium berdasarkan skenario draft Kementerian Kehutanan, REDD+ task force dan Platform Bersama Penyelamatan Hutan dari Organisasi Masyarakat Sipil.
Hasil olahan data dan peta menunjukkan bahwa draft moratorium versi Kementerian Kehutanan pada dasarnya hanya melindungi hutan primer dan lahan gambut tersisa. Bila merujuk data Kementerian Kehutanan (2006) maka sebenarnya yang menjadi obyek moratorium hanyalah kawasan konservasi dan kawasan lindung yang selama ini sudah dilindungi oleh peraturan perundangan ada dan berlaku saat ini.
Sedangkan dari draft moratorium versi REDD+ task force menunjukkan cakupan moratorium yang sedikit lebih luas di banding draft versi Kementerian Kehutanan. Penerjemahan Platform Bersama Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global dari organisasi masyarakat sipil dalam peta dan angka menunjukan cakupan moratorium hutan yang jauh lebih luas.
Ketiadaan definisi dan ukuran yang jelas dalam draft moratorium berpotensi untuk terjadinya kesimpangsiuran dan kekacauan dalam pelaksanaannya nanti. Di pihak lain, salah satu pemain besar perkebunan sawit melangkah maju dengan mengumumkan kebijakan terbaru mereka untuk berhenti mengkonversi hutan. Hal ini bisa menjadi dukungan dan rujukan karena kebijakan perusahaan tersebut merupakan dukungan atas pelaksanaan moratorium yang jelas dan terukur.
Ukuran 35 ton karbon per hektar menjadi batas yang jelas untuk perlindungan hutan.Orientasi peningkatan produktivitas dan peningkatan nilai tambah produk yang dihasilkan bisa menjadi arah kebijakan pembangunan industri ekstraktif Indonesia, tanpa harus mengorbankan hutan yang masih tersisa serta menghentikan deforestasi.
"Komitmen dan keseriusan Presiden SBY untuk menurunkan emisi sebesar 26%-41% yang utamanya bersumber dari deforestasi sedang diuji, jika Presiden gagal mewujudkan moratorium yang bisa melindungi hutan dan lahan yang bernilai konservasi tinggi, mempunyai nilai simpanan karbon tinggi, mempunyai nilai sosial dan kultural, artinya Presiden tidak serius dengan komitmen penurunan emisi dari deforestasi. Ini artinya juga Presiden tidak berhasil menjamin hak dasar rakyat Indonesia untuk bisa menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, Kehancuran hutan dan tingginya emisi yang diakibatkannya serta dampak perubahan iklim yang menyertai jelas lebih banyak akan meyengsarakan rakyat Indonesia," ujar Yuyun Indradi, Penasihat Politik Greenpeace Asia Tenggara.
Dalam beberapa bulan terakhir secara terang-terangan kelompok industri terus menerus mengumbar ancaman terhadap komitmen perlindungan hutan Presiden SBY, dengan motif meremehkan komitmen Presiden SBY dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan penghancuran hutan Indonesia.
Sementara itu Teguh Surya dari Walhi menyatakan, rekomendasi Menteri Kehutanan agar moratorium hanya mencakup hutan primer adalah merupakan rekomendasi yang tidak efektif dalam upaya perlindungan hutan Indonesia.
Sedangkan Giorgio Budi Indarto dari ICEL menyatakan, “dari kacamata hukum, ada kekhawatiran bahwa aturan moratorium itu tidak terimplementasi dengan baik. Perlu ada restrukturisasi dan perbaikan di bidang hukum, jika tidak maka dikhawatirkan moratorium tidak akan ada artinya.”
“Makin menunjukkan bahwa masalah utama dalam moratorium ini adalah Menteri Kehutanan itu sendiri, karena masih berorientasi pada ekonomi kayu. Terkait Peraturan Presiden, ada tiga langkah yang harus dilakukan. Pertama, di masa ini pemerintah harus menghentikan pengeluaran dan perpanjangan izin. Kedua, harus ada upaya segera penyelamatan hutan-hutan yang paling terancam, dan terakhir adalah penyelesaian masalah-masalah sosial,” Teguh menegaskan.
Bersama Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat lain, Greenpeace terus menyerukan perlindungan segera terhadap seluruh lahan gambut dan menerapkan moratorium di semua hutan alam baik pada izin baru maupun pada izin yang telah ada.
Link : http://greenpressnetwork.blogspot.com/2011/02/ngo-sorot-peta-moratorium-hutan.html
Draft Moratorium tersebut diuraikan dalam bentuk peta indikatif moratorium dan data olahan yang menunjukkan luasan yang akan dicakup dalam moratorium berdasarkan skenario draft Kementerian Kehutanan, REDD+ task force dan Platform Bersama Penyelamatan Hutan dari Organisasi Masyarakat Sipil.
Hasil olahan data dan peta menunjukkan bahwa draft moratorium versi Kementerian Kehutanan pada dasarnya hanya melindungi hutan primer dan lahan gambut tersisa. Bila merujuk data Kementerian Kehutanan (2006) maka sebenarnya yang menjadi obyek moratorium hanyalah kawasan konservasi dan kawasan lindung yang selama ini sudah dilindungi oleh peraturan perundangan ada dan berlaku saat ini.
Sedangkan dari draft moratorium versi REDD+ task force menunjukkan cakupan moratorium yang sedikit lebih luas di banding draft versi Kementerian Kehutanan. Penerjemahan Platform Bersama Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global dari organisasi masyarakat sipil dalam peta dan angka menunjukan cakupan moratorium hutan yang jauh lebih luas.
Ketiadaan definisi dan ukuran yang jelas dalam draft moratorium berpotensi untuk terjadinya kesimpangsiuran dan kekacauan dalam pelaksanaannya nanti. Di pihak lain, salah satu pemain besar perkebunan sawit melangkah maju dengan mengumumkan kebijakan terbaru mereka untuk berhenti mengkonversi hutan. Hal ini bisa menjadi dukungan dan rujukan karena kebijakan perusahaan tersebut merupakan dukungan atas pelaksanaan moratorium yang jelas dan terukur.
Ukuran 35 ton karbon per hektar menjadi batas yang jelas untuk perlindungan hutan.Orientasi peningkatan produktivitas dan peningkatan nilai tambah produk yang dihasilkan bisa menjadi arah kebijakan pembangunan industri ekstraktif Indonesia, tanpa harus mengorbankan hutan yang masih tersisa serta menghentikan deforestasi.
"Komitmen dan keseriusan Presiden SBY untuk menurunkan emisi sebesar 26%-41% yang utamanya bersumber dari deforestasi sedang diuji, jika Presiden gagal mewujudkan moratorium yang bisa melindungi hutan dan lahan yang bernilai konservasi tinggi, mempunyai nilai simpanan karbon tinggi, mempunyai nilai sosial dan kultural, artinya Presiden tidak serius dengan komitmen penurunan emisi dari deforestasi. Ini artinya juga Presiden tidak berhasil menjamin hak dasar rakyat Indonesia untuk bisa menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, Kehancuran hutan dan tingginya emisi yang diakibatkannya serta dampak perubahan iklim yang menyertai jelas lebih banyak akan meyengsarakan rakyat Indonesia," ujar Yuyun Indradi, Penasihat Politik Greenpeace Asia Tenggara.
Dalam beberapa bulan terakhir secara terang-terangan kelompok industri terus menerus mengumbar ancaman terhadap komitmen perlindungan hutan Presiden SBY, dengan motif meremehkan komitmen Presiden SBY dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan penghancuran hutan Indonesia.
Sementara itu Teguh Surya dari Walhi menyatakan, rekomendasi Menteri Kehutanan agar moratorium hanya mencakup hutan primer adalah merupakan rekomendasi yang tidak efektif dalam upaya perlindungan hutan Indonesia.
Sedangkan Giorgio Budi Indarto dari ICEL menyatakan, “dari kacamata hukum, ada kekhawatiran bahwa aturan moratorium itu tidak terimplementasi dengan baik. Perlu ada restrukturisasi dan perbaikan di bidang hukum, jika tidak maka dikhawatirkan moratorium tidak akan ada artinya.”
“Makin menunjukkan bahwa masalah utama dalam moratorium ini adalah Menteri Kehutanan itu sendiri, karena masih berorientasi pada ekonomi kayu. Terkait Peraturan Presiden, ada tiga langkah yang harus dilakukan. Pertama, di masa ini pemerintah harus menghentikan pengeluaran dan perpanjangan izin. Kedua, harus ada upaya segera penyelamatan hutan-hutan yang paling terancam, dan terakhir adalah penyelesaian masalah-masalah sosial,” Teguh menegaskan.
Bersama Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat lain, Greenpeace terus menyerukan perlindungan segera terhadap seluruh lahan gambut dan menerapkan moratorium di semua hutan alam baik pada izin baru maupun pada izin yang telah ada.
Link : http://greenpressnetwork.blogspot.com/2011/02/ngo-sorot-peta-moratorium-hutan.html
Gunung Tambora terletak di pulau Sumbawa bagian dari Indonesia yang saat itu masih dikuasai oleh Belanda. Letusan Tambora setidaknya menewaskan 70.000 orang di pulau Sumbawa akibat dari letusan langsung, wabah penyakit dan kelaparan. Letusan Gunung Tambora yang terkenal itu terjadi pertama kali pada tanggal 5 April 1815 yang suara letusannya terdengar hingga Batavia (1.300 km dari pusat erupsi) dan Ternate (1.400 km dari pusat erupsi). Di Batavia saat itu tentara Belanda segera bersiap mengira akan ada serangan dari bala tentara Mataram sedangkan di Ternate armada kapal perang segera disiapkan mengira akan adanya serangan dari para bajak laut.
Debu volkanik yang dimuntahkan oleh Tambora melingkupi daerah seluas 500.000 km2. Akumulai debu vulkanik di angkasa yang sangat banyak menyebabkan area seluas 300 km2 di sekitar Tambora tertutup sinar matahari selama 3 hari. Ketebalan debu volkanik akibat letusan ini tercatat 100 cm di Sumbawa, 60 cm di Lombok dan 30 cm di Bali. Debu volkanik yang asam juga meracuni persawahan, menutupi saluran irigasi dan mematikan tanaman perkebunan lainnya. Kelaparan merebak di Pulau Sumbawa menjangkiti 38.000 penduduk dan 36.000 lainnya meninggalkan pulau menuju Jawa. Di Lombok 20.000 penduduk meninggal akibat kelaparan dan 100.000 lainnya migrasi menuju Pulau Jawa. Pulau Jawa saat itu sudah padat penduduk sehingga terjadi konflik sosial akibat migrasi tersebut.
